Penuhi Hak dan Pelayanan kepada WBP, Kadivpas Kemenkumham Jateng Tekankan Obyektivitas dan Transparansi

SEMARANG – Dalam rangka memberikan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Supriyanto sampaikan arahan pelaksanaan pemberian remisi, assesment dan penilaian pembinaan secara virtual, Selasa (11/10/2022).

Sebelum masuk ke dalam pokok bahasan, Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan 8 (delapan) poin penting untuk dicermati seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Tengah.

Baca juga: Kemenkumham Jateng ikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora

“Pertama, tingkatkan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT masing-masing. Lalu membaca dan mempelajari kembali regulasi tentang masa penahanan penjelasan pasal 238 (2) KUHAP, laksanakan koordinasi APH secara intens sampai dengan tingkat Polsek, ” ungkap Supriyanto.

Baca juga: Tiga Napiter Lapas Perempuan Semarang Ucapkan Ikrar Setia Ke NKRI

“Apabila ada berita viral yang negatif, segera membuat berita imbangan yang positif,  pastikan kesiapan petugas serta jumlah personil pengamanan saat bertugas, pastikan layanan hak WBP dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya pungutan biaya dalam bentuk apapun, ” lanjutnya.

Selain itu, ia menegaskan agar jajarannya segera menyelesaikan permasalahan yang timbul sekecil apapun dengan tuntas dan segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Divisi Pemasyarakatan jika ada kejadian yang memerlukan tindaklanjut penanganan permasalahan melalui alat komunikasi tercepat.

Baca juga: Warga Desa Kalipucang Wetan Gelar Istighosah Tolak Pembangunan Tempat Ibadah

Terkait pelaksanaan penilaian pembinaan WBP berdasarkan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN), Kadivpas meminta proses assesmen berjalan secara objektif dan adil. Karena pelaksanaan assesmen merupakan bagian dari syarat dalam pemberian integrasi hingga remisi.

Sebagai informasi, SPPN merupakan salah satu instrumen baru yang diterapkan untuk mempermudah dalam memberikan hak integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan. SPPN ini dimaksudkan sebagai pedoman petugas dalam melakukan penilaian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Warga Sidareja Antusias Sambut Operasi Pasar

SPPN juga bertujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana.

(N.Son/***)

Baca juga: Perkuat Kekeluargaan, Kepala Rutan Salatiga Ajak Jajaran Touring Bersama